LAMPUNG UTARA – Maraknya kasus pencurian barang milik pedagang di Pasar Ganepo dan Dekon Kotabumi yang saat ini berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuai sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Utara, Dedi Andriyanto. Ia menyayangkan sikap pihak pengembang yang dinilai terkesan lepas tangan terhadap persoalan tersebut.
Menurut Dedi, masalah keamanan dan kenyamanan para pedagang di lokasi penampungan sementara merupakan tanggung jawab bersama.
“Tidak bisa juga kontraktor atau pihak pengembang itu lepas tangan dalam hal ini,” ujar Dedi Andriyanto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat dihubungi Kamis (09/10/2025).
Dedi menegaskan, dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang sebelumnya digelar bersama Pemerintah Daerah, perwakilan pedagang, serta pihak pengembang, telah disepakati beberapa poin tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengembang. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, DPRD akan memanggil kembali pihak terkait.
“Kalau mereka lepas tangan, maka akan kita hadirkan kembali. Lepas tangan bagaimana maksudnya?” tegasnya.
Dedi juga menambahkan bahwa laporan kepada polisi memang dilakukan setelah pencurian terjadi. Namun, seharusnya ada langkah preventif untuk mencegah kejadian tersebut.
“Lapor polisi itu kan setelah terjadi pencurian. Sebelumnya harus ada tindakan preventif untuk pencegahan. Dulu sudah ada poin-poin yang harus dipatuhi semua pihak, termasuk pengembang. Gak bisa dong bilang keamanan bukan tanggung jawab kami,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah pedagang di Pasar Ganepo dan Pasar Dekon Kotabumi mengeluhkan kondisi tempat penampungan sementara (TPS) yang dinilai tidak aman dari aksi pencurian pada malam hari.
Ketua Aliansi Pedagang Pasar Kotabumi (AP2KB), Budi Chartawan, menyampaikan bahwa para pedagang sudah beberapa kali menjadi korban pencurian di lokasi TPS.
“Tempat penampungan sementara sekarang ini sangat tidak aman. Sudah sering kali terjadi pencurian yang merugikan kami para pedagang,” ujarnya, Selasa (08/10/2025).
Budi menambahkan, sebelumnya telah ada kesepakatan antara pedagang, pihak pengembang, dan Pemda mengenai jaminan keamanan, yang difasilitasi oleh Ketua DPRD setempat. Namun, kesepakatan tersebut hingga kini belum terlihat hasilnya. (Kandar).
Komentar