oleh

Isu Penyimpangan PIP DPRD Pesawaran Siap Turun Lapangan

PESAWARAN – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran mendapat banyak masukan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar dan akan turun ke lapangan guna mengecek apakah ada keterlibatan pihak sekolah.

 

“Kita minta data penerima by name by address di 11 kecamatan guna pengawasan silang. Dan kami akan bergerak menelusuri permasalahan PIP ini, dan kita akan bongkar penyimpangan PIP yang dilakukan oleh oknum itu,”ungkap Wakil Ketua I DPRD Pesawaran M.Nasir saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di ruang Komisi IV DPRD, Jumat (21/02/2025).

 

Ketua DPD NasDem Pesawaran ini juga meminta ada pembinaan dan pengawasan melekat dari Dinas Pendidikan supaya hal hal serupa tidak terjadi lagi kedepan.

 

“Pertama kami akan kroscek di siswa dan pihak terkait. Sehingga persoalan ini bisa clear dan ke depan tidak ada oknum yang bermain apalagi dikondisikan secara terstruktur mulai minggu depan kita akan kerja keras turun lapangan,” ucapnya.

 

Sementara, Ketua Komisi IV Muhammad Rinaldi menambahkan bahwa Rapat Dengar Pendapat bersama Disdikbud bertujuan meminta data penerima PIP di Pesawaran untuk memastikan PIP tepat sasaran.

 

“Dengan adanya data ini bisa kita tertibkan. Karena kita banyak mendengar, rekening PIP ini dipegang kepala sekolah. Buku rekening sekolah yang megang. Bahkan ada dana turun di cetak rekening koran, tapi si murid tidak menerima. Nah, ini kan ada indikasi penggelapan dana PIP,” kata dia.

 

Anggota Komisi IV Yulian Nursasongko pun mempertanyakan mengapa kepala sekolah bisa mengambil langsung dana PIP ke Bank.

 

“Dahulu ada kebijakan saat covid tidak boleh berkerumun. Tapi sekarang kok kebablasan.

Jangan sampai kepala sekolah di bawah ini menjadi korban. Apakah ini permainan kepala sekolah atau sudah terstruktur,” kata dia.

 

Menjawab pertanyaan tersebut Kabid PAUD Disdikbud Pesawaran Yuhana mengatakan bahwa jika ada penyimpangan dana PIP itu dilakukan oleh oknum.

 

“Kalaupun ada kejadian seperti itu (pengondisian) itu ulah oknum. Selain itu, keterbatasan akses orang tua, sehingga terkadang pihak orang tua mempercayakan (mencairkan dana PIP) kepada pihak lain atau sekolah, dan mungkin bisa disalahgunakan,” pungkasnya. (Devis/Yd)

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed