LAMPUNG UTARA – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menyampaikan langsung keluhan para petani singkong ke pusat. Ia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku industri singkong, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (25/06/2025).
Dalam forum tersebut, Romli menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi petani singkong di Lampung Utara. Mulai dari harga jual yang rendah, tingginya potongan saat penimbangan, hingga dominasi perusahaan yang membuat petani terus merugi.
“Petani jual 100 kg, tapi hanya dihitung 60 kg. Itu belum dihitung harga murah dan potongan lainnya. Apa tidak tertindas petani seperti itu?” ujar Romli lantang di depan peserta RDPU.
Ia mengungkapkan, produksi singkong basah di Lampura bisa mencapai 1,5 ton per petani. Namun keuntungan yang didapat sangat minim. Hal ini, kata Romli, harus menjadi perhatian pemerintah pusat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis.
Sebagai daerah penghasil singkong terbesar, Lampung Utara berharap ada kebijakan harga yang adil bagi petani serta penguatan industri pengolahan agar petani tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah.
“Kami ingin Lampung Utara tak sekadar sebagai penghasil, tapi juga pusat pengolahan singkong. Harus ada industri di daerah agar rakyat juga menikmati nilai tambah,” imbuhnya.
Dukungan terhadap perjuangan Romli datang dari beberapa anggota DPR RI, termasuk La Tinro La Tunrung (Fraksi PDI-P), yang meminta Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya memberikan perhatian lebih terhadap kondisi petani singkong.
Modernisasi pertanian, akses terhadap pupuk dan alat mesin pertanian, serta dukungan hilirisasi menjadi sorotan penting dalam pertemuan tersebut.
Romli juga menegaskan bahwa kepala daerah kerap terjepit di antara kepentingan perusahaan dan petani. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan solusi nyata demi kesejahteraan petani di Lampung Utara. (SR-DAR/*)
Komentar