LAMPUNG TENGAH – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar Forum Komunikasi Program JKN yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Jumat, 12 September 2025. Forum ini bertujuan membahas strategi implementasi penguatan rekrutmen peserta, perluasan cakupan, serta peningkatan keaktifan peserta dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Acara ini dihadiri oleh Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro dr. Bellza Rizki Ananta, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Ekonomi Pembangunan, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait. Forum ini menandai komitmen bersama lintas sektor dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan menuju target Universal Health Coverage (UHC).
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan bahwa strategi rekrutmen peserta tidak hanya fokus pada pekerja formal, tetapi juga diarahkan kepada pekerja informal, keluarga pra-sejahtera, hingga kelompok rentan yang belum terlindungi jaminan kesehatan. Inisiatif ini dinilai penting untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, dr. Bellza Rizki Ananta, menekankan perlunya pendekatan proaktif seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat. “JKN akan optimal apabila masyarakat tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif membayar iuran secara rutin,” ujarnya.
Menurut dr. Bellza, keberhasilan program JKN tidak dapat dicapai oleh BPJS Kesehatan sendiri. Perlu keterlibatan aktif dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Ia menambahkan bahwa keberlangsungan program sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kepatuhan peserta dalam membayar iuran secara berkala.
Sekda Lampung Tengah, Welly Adiwantra, dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap upaya penguatan JKN. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperluas cakupan peserta dan meningkatkan keaktifan mereka. “Kita harus pastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga menyampaikan kesiapan mereka untuk terlibat aktif dalam sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran peserta baru. Menurut Welly, aparat desa dan kader kesehatan di lapangan akan menjadi ujung tombak dalam upaya ini, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Selain itu, forum ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting, termasuk penguatan regulasi lokal, peningkatan integrasi data kepesertaan, serta optimalisasi kerja sama dengan lembaga sosial dan keagamaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya UHC di wilayah Lampung Tengah sebelum akhir tahun 2025.
Seluruh peserta forum sepakat bahwa keberlanjutan program JKN memerlukan komitmen berkelanjutan. Bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, agenda komunikasi semacam ini akan dilakukan secara berkala untuk memantau progres dan menyusun strategi adaptif.
Dengan forum ini, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memperkuat tekad bersama untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, masyarakat Lampung Tengah dapat merasakan manfaat maksimal dari program JKN sebagai bagian dari hak dasar atas pelayanan kesehatan.(hen/*)
Komentar