LAMPUNG UTARA – Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lampung Utara, Bakri Apriadi Brades, mengecam keras dugaan manipulasi data jumlah siswa dan pelanggaran kurikulum nasional di salah satu SMP swasta di Kabupaten Lampung Utara.
Bakri menilai praktik tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi penyelewengan serius yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak mutu pendidikan.
“Data siswa fiktif itu bukan persoalan yang sederhana. Kalau memang benar ada selisih antara laporan Dapodik dengan kondisi nyata, ini jelas bentuk kebohongan publik dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Bakri, Kamis (28/08/2025).
Dirinya juaga menyayangkan pola pembelajaran di sekolah tersebut yang menurut laporan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fakta bahwa siswa jarang hadir dan hanya aktif menjelang ujian menunjukkan lemahnya manajemen sekolah serta pengawasan pihak terkait.
“Sekolah formal wajib menerapkan kurikulum nasional, termasuk proses belajar dan mengajarnya. Kalau siswa hanya datang menjelang ujian, bagaimana kualitas pendidikan siswa itu sendiri,” ucapnya
Bakri mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh, baik terkait jumlah siswa, penggunaan dana bantuan pendidikan, maupun proses pembelajaran.
“Harus ada evaluasi dan penegakan aturan. Jangan sampai praktik semacam ini terus dibiarkan. Jika terbukti ada manipulasi, perlu ada sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Selain itu, Bakri juga meminta aparat penegak hukum memantau potensi penyimpangan keuangan negara yang mungkin timbul akibat dugaan data fiktif tersebut.
“Masalah ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang masa depan anak-anak kita. Pendidikan harus dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (SR-DAR)
Komentar